BLUE ECONOMY

PENDAHULUAN

Terminologi "blue economy" merupakan dinamika pemikiran konsep pembangunan terbaru yang kini sedang berkembang dengan mengandalkan sumber daya laut atau perairan yang berlandaskan pada tiga pilar terintegrasi yaitu ekosistem, ekonomi dan sosial.

Istilah blue economy tersebut telah diangkat dalam berbagai kerjasama internasional, seperti pada pertemuan tingkat Senior Officials Meeting (SOM) for the Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). Konsep tersebut adalah konsep pengembangan yang membidik tiga kepentingan, yakni Pertumbuhan, Kesejahteraan masyarakat dan Penyehatan lingkungan.

Unpad.ac.id, 3/03/2014] Potensi perikanan dan kelautan bangsa Indonesia diharapkan menjadi primadona baru pembangunan di masa datang. Potensi tersebut bila dikembangkan dengan baik, akan menghasilkan pendapatan negara yang luar biasa. Kesadaran untuk mengembangkan potensi tersebut juga harus dibarengi dengan kesadaran menjaga lingkungan agar dapat terus memberi manfaat untuk generasi mendatang. Hal inilah yang kemudian dikembangkan dalam konsep Blue Economy untuk melengkapi konsep Green Economy yang telah dipopulerkan sebelumnya. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sharif C. Sutardjo, konsep ini cocok untuk dikembangkan oleh Indonesia mengingat kondisi geografi Indonesia yang memiliki lautan lebih luas dibandingkan dengan daratan dengan segenap potensinya yang berlimpah.[1]

Konsep pembangunan berkelanjutan dirancang agar tidak merusak sistem alam, seperti; atmosfer, air, tanah, dan makhluk hidup. Selain itu, mengurangi pencemaran dan kerusakan lingkungan, mengendalikan eksploitasi sumber daya alam, dan berkeadilan.

Blue economy, kata Sharif, merupakan pengkayaan dari green economy dengan semboyan “Blue Sky Blue Ocean”. Semboyan itu berarti ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera, namun langit dan laut tetap biru. Konsep blue economy adalah berkelanjutan dengan mengefisienkan sumber daya alam. Selain itu, tanpa limbah. Limbah dijadikan sebagai bahan baku bagi produk lain, sehingga limbah menghasilkan lebih banyak produk dan pendapatan.

Dampak lain dari blue economy adalah melipatgandakan pendapatan masyarakat dan perluasan lapangan kerja. Bagi perusahaan yang menerapkan konsep ini, dapat melipatgandakan pendapatan perusahaan karena memanfaatkan sumber daya alam lebih efisien.[2]

PEMBAHASAN

KKP, tegas Andha (Inspektur Jenderal KKP Andha Fauzie Miraza mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan, dalam acara Media Gathering mengenai Kilas Balik Program Kementerian Kelautan dan Perikanan, di Jakarta Kamis (19/12).), tetap akan fokus pada pelaksanaan Industrialisasi kelautan dan perikanan dengan pendekatan blue economy  melalui peningkatan nilai tambah dan sinergi hulu-hilir usaha ekonomi kelautan dan perikanan.

Program ini berbasis pada komoditas, kawasan serta pembenahan sistem dan manajemen. Untuk program pengembangan kawasan Minapolitan, KKP akan melakukan evaluasi kegiatan Minapolitan dan tindak lanjut percepatan pengembangannya melalui strategi industrialisasi.  Termasuk program PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan dan program Peningkatan Kehidupan Nelayan dalam rangka pelaksanaan MP3KI  melalui evaluasi dampak PNPM Mandiri KP. “Sesuai dengan roadmap dan kriteria yang telah ditetapkan pelaksanaan program PUMP, PUGAR dan PDPT akan dilaksanakan di 200 lokasi pelabuhan PPI serta memastikan kegiatan lintas sektor dapat terlaksana“ jelasnya.

Selain itu, yang penting adalah perubahan secara dramatis cara berbisnis dengan cara berfikir (out of the box) yang mengacu pada inovasi dan kreativitas dalam berbisnis, diversifikasi produk, sistem produksi, pemanfaatan teknologi, financial engeneering, sehingga berpeluang untuk menciptakan pasar baru bagi produk-produk yang dihasilkan. “Pemerintah akan menetapkan sejumlah daerah untuk dijadikan model pembangunan dengan konsep blue economy.  Berbagai daerah percontohan sudah berjalan dan bisa dilihat keberhasilannya. Untuk kepulauan, Pulau Anambas ditunjuk sebagai model percontohan, untuk teluk dipilih teluk Tomini, untuk kawasan konservasi laut ditetapkanlah Waktobi sedangkan pembangunan kelautan secara terpadu di Nusa Tengara Timur,” jelasnya.

Andha menjelaskan, untuk mendukung MP3EI, KKP tetap melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan pada 3 Koridor Ekonomi (Sulawesi, Nusa Tenggara dan Bali, serta Papua dan Papua Barat). Diantaranya, pengembangan infrastruktur perikanan berkoordinasi dengan Pemda dan lintas kementerian dan lembaga. Disamping itu juga dilakukan penguatan litbang dan peningkatan kapasitas SDM KP serta penguatan penyuluhan melalui perluasan jangkauan Iptekmas, inovasi litbang, pelatihan dan penyuluhan serta peningkatan mutu pendidikan. Tahun ini KKP juga tetap fokus pada pengembangan karantina ikan dan pengendalian mutu melalui  peningkatan mutu produk dan pengendalian impor ikan. “Untuk bidang konservasi dan lingkungan,KKP telah mendorong Pemda terlibat pelaksanaan COREMAP III serta peningkatan kualitas lingkungan di pulau-pulau kecil melalui rehabilitasi ekosistem pesisir,” paparnya.[3]

Ekonomi biru meliputi berbagai sektor yang cukup luas, seperti perikanan dan budi daya, pembangunan industri kelautan, wisata bahari, energi laut serta perlindungan ekosistem laut dan pesisir. Sebagai implementasinya, KKP berkomitmen penuh meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budi daya yang berdaya saing, berkeadilan, berkelanjutan diiringi produk yang memenuhi standar mutu pangan (food safety).

KKP juga menerapkan sertifikasi perbenihan dan pembudidayaan guna menghasilkan produk yang menganut jaminan mutu. Kemudian, mempercepat pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budi daya serta mengembangkan kerja sama dan kemitraan dengan perbankan maupun lembaga pembiayaan lainnya. [4]

Jakarta, 25 Februari 2014 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) semakin memantapkan beberapa program implementasi konsep Blue Economy di Indonesia, di antaranya di wilayah Lombok Tengah-Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sebagai wujud implementasi hal tersebut, dilakukan penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dengan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur. Kesepakatan bersama tersebut diarahkan untuk meningkatkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal dan lestari berbasis blue economy di Pulau Lombok. Demikian disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo pada acara penandatanganan Kesepakatan Bersama antara KKP dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur di Jakarta, Selasa (25/2).

Sharif menegaskan, selain difokuskan pada implementasi blue economy, kerjasama tersebut juga mencakup pengembangan kawasan, komoditas, inovasi teknologi dan sumberdaya manusia serta pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan. Sejak ditandatanganinya memorandum saling pengertian antara KKP dengan FAO pada tanggal 27 Mei 2013, telah banyak proyek telah berhasil dilaksanakan. “Saya menyambut gembira disepakatinya program kolaboratif oleh KKP dan FAO untuk tahun 2014-2015. Salah satunya adalah pelaksanaan kawasan pengembangan blue economy di Pulau Lombok”, jelas Sharif.

Sharif menjelaskan, program dan aktivitas yang dilakukan KKP-FAO berupa proyek-proyek yang secara langsung diimplementasikan pada tataran teknis atau berbagai kegiatan yang bersifat capacity building, training dan sharing information di bidang kelautan dan perikanan. Bahkan, beberapa proyek telah diselesaikan pada kurun waktu tahun 2007 hingga tahun 2011. Untuk tahun 2013, kerjasama dengan FAO diperluas dengan melibatkan semua unit eselon I yang ada di KKP. Beberapa program kerjasama KKP–FAO yang dimulai tahun 2012 hingga kini masih berjalan. Di antaranya, program The Bay of Bengal Large Marine Ecosystem Project (BOBLME). Program yang masuk agenda tahun 2012-2014 bertujuan untuk menyusun rencana aksi strategis perlindungan ekosistem dan pengelolaan sumber daya perikanan Teluk Benggala secara berkelanjutan dalam meningkatkan keamanan pangan dan mata pencaharian masyarakat pesisir. “Program lain yang masih berjalan adalah Strategies for Trawl Fisheries Bycatch Management (REBYC-II CTI). “Program tahun 2012-2016, ini merupakan proyek terkait pengurangan tangkapan by catch dan dampak penggunaan pukat ikan,” jelasnya.

Menurut Sharif, kerjasama KKP-FAO juga langsung bersentuhan dengan kepentingan para nelayan. Di antaranya program Regional Fisheries Livelihoods Programme for South and Southeast Asia tahun 2009-2013. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat nelayan skala kecil dan lembaga pendukung di Kamboja, Indonesia, Filipina, Sri Lanka, Timor-Leste dan Vietnam. Di Indonesia, program Regional Fisheries Livelihoods Programme ini diimplementasikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sudah memasuki tahap akhir. “Pada Desember 2012 dan Januari 2013, Divisi Fisheries and Aquaculture FAO, melalui Dr. Indroyono Soesilo, Director of Fisheries and Aquaculture telah mengajukan beberapa usulan kerjasama untuk aktivitas perikanan KKP-FAO di Tahun 2013,” ujarnya.[5] "Penggunaan sumber daya alam harus tetap kita jaga. Caranya, bagaimana pemakaian sumber daya alam secara efisien, tak ada lagi imbah, memberikan pendapatan pada masyarakat, dan menjaga ekosistem kelautan. Ini tujuan blue economy.[6]

Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif Cicip Sutardjo mengemukakan, pihaknya menekankan pada penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) yang tepat dalam mengembangkan konsep ekonomi biru (blue economy).

"Penerapan konsep ekonomi biru membutuhkan dukungan pengetahuan dan teknologi `cutting-edge innovations` yang tidak hanya mampu memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan tetapi lebih nyata dalam menerapkan inovasi terkait sistem produksi bersih tanpa limbah," kata Sharif Cicip Sutardjo, Senin.

Ia berpendapat, pusat-pusat pendidikan ilmu pengetahuan sebagai sumber inovasi dan inspirasi "center of excellence" (pusat kecemerlangan) berperan sangat penting dalam memperluas dan memperdalam riset dalam mengembangkan paradigma "blue economy".

Di sisi lain, terintegrasinya kegiatan usaha antara budidaya udang, benih udang, mangrove, makanan ternak, usaha peternakan, kotoran ternak, lalat, saliva, farmasi, dan rumput laut. "Masing-masing dari produk tersebut mampu meningkatkan `revenue` (pendapatan) secara signifikan sekaligus membuka kesempatan kerja masyarakat lokal," katanya.[7]

TAHUN 2013 BLUE ECONOMY MULAI DITERAPKAN

KKP NEWS || Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan, pada 2013 akan menerapkan paradigma blue economy di beberapa titik wilayah di Indonesia Timur dan Barat sebagai langkah strategis di dalam percepatan industrialisasi kelautan dan perikanan.

“Kita telah mengadakan kerjasama (MoU) dengan Direktur Blue Economy Holding KK Gunter Pauli.  Pada 2013, pilot project  blue economy segera diimplementasikan dari beberapa titik di wilayah Indonesia Bagian Barat hingga Wilayah Timur Indonesia,” jelas Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C.Sutardjo di Bogor, Jawa Barat Rabu(28/11).

Kerja sama tersebut menyepakati  lima  poin penting di dalam pengembangan blue economy di Indonesia:

1.      Pemerintah akan mengindentifikasi peluang-peluang investasi di sektor kelautan dan perikanan yang dapat dikembangankan berbasis blue economy.

2.      Pengembangan usaha dan investasi berbasis model blue economy.

3.      Pengembangan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan.

4.      Pengembangan dokumentasi dan materi Blue Economy untuk publik. 

5.      Upaya untuk mempromosikan penyelenggaraan dan partisipasi bersama di dalam pertemuan internasional.

Blue economy telah diusulkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sektor kelautan dan perikanan 2013-2025. “Sehingga kita perlu melakukan koordinasi dan memperkaya lagi mengenai inovasi dan kreativitas untuk diimplementasikan di lapangan,” sambungnya.

Pengembangan aktivitas ekonomi  berbasiskan pesisir dan laut  yang terintegrasi dengan Integrated  Coastal Management (ICM) membutuhkan suatu pemetaan tata ruang laut (zonasi) secara spesifik. Pemetaan kawasan tersebut bertujuan untuk memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan dengan efisien dan ramah lingkungan secara berkelanjutan.

“Perencanaan tata ruang secara terpadu bertujuan untuk melindungi sumber daya renewable dan non-renewable di sekitar lokasi eksploitasi sumber daya,” jelasnya. Selain itu, lewat paradigma blue economy KKP berkeinginan untuk mengembangkan  teknologi  ramah lingkungan bagi kapal nelayan yang meminimalisir penggunaan bahan bakar fossil.

Sehubungan dengan itu, KKP telah menyurati Kementerian ESDM untuk mendukung program konversi energi ramah lingkungan bagi kapal-kapal perikanan. Energi alternatif tersebut berupa, solar cell, hybrid, compressed natural gas (CNG), termasuk penggunaaan angin untuk menghasilkan listrik sebagai penggerak kapal perikanan sehingga  ketergantungan akan energi fosil dapat dikikis.

Terkait  program konversi energi dari BBM ke gas untuk 2012, KKP telah menyerahkan 30 tabung gas elpiji kepada nelayan di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Lekok, Pasuruan dan 100 tabung untuk nelayan di PPI Muara Angke Jakarta. Konversi  bahan bakar  ke elpiji diproyeksikan menghemat biaya operasional yang dikeluarkan nelayan sebesar 51 persen.

Marwoto menjelaskan, prinsip blue economy pada dasarnya menekankan pada inovasi dan kreatifitas untuk mengolah limbah menjadi bahan baku sebuah produk  tanpa menyisakan limbah  (zero-waste). “Maka dari itu, kita perlu siapkan pelabuhan perikanan yang mengadopsi blue economy  di industri-industri pengolahan untuk memanfaatkan limbah  seperti plastik, ikan dan sampah menjadi produk turunan seperti pakan ikan dan tepung ikan,”  jelasnya.

Blue economy sebagai mainstream pembangunan nasional dapat mengintegrasikan antara pembangunan ekonomi berbasis darat dan laut secara berkelanjutan. Sehingga diperlukannya  perencanaan tata ruang (zonasi) untuk menarik  para investor.[8]

Prinsip yang diterapkan pada pembangunan sektor kelautan dan perikanan dengan konsep blue economy antara lain: pertama, terintegrasi antara ekonomi dan lingkungan, jenis ivestasi dan sistem produksi, kebijakan pusat, daerah, dan lintas sektor.

Kedua, berbasis kawasan. Yakni kawasan ekonomi potensial dan lintas batas ekosistem, wilayah administratif, dan lintas sektor. Ketiga, sistem produksi bersih, efisien tanpa limbah, bebas pencemaran, dan tidak merusak lingkungan.

Keempat, investasi kreatif dan inovatif, yakni penanaman modal dan bisnis dengan model blue economy. Selanjutnya, berkelanjutan. Seimbang antara pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan pelestarian lingkungan.[9]

PENUTUP

Ekonomi biru dapat dilihat sebagai tindakan yang bertumpu pada pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan secara keseluruhan, sumberdaya laut yang diolah akan dimanfaatkan secara optimal sebagai mainstream pembangunan ekonomi nasional.

Terdapat beberapa sektor ekonomi kelautan yang dapat dikembangkan guna memajukan dan memakmurkan bangsa Indonesia, yaitu kekayaan sumberdaya hayati yang dapat diperbaharui (hasil-hasil perikanan), nonhayati (mineral, minyak bumi dan gas), energi kelautan (energi pasang surut, gelombang, ocean thermal energy conversion (OTEC)) serta jasa-jasa kelautan lainya.

Namun, tanpa pembenahan dan peningkatan teknologi pengelolaan, pola pemanfaatan yang baik serta wawasan dan kebijakan pemimpin, semua itu tidak akan membuat banyak arti bagi kemakmuran rakyat.

Masa depan visi Indonesia dalam eksistensinya sebagai negara kepulauan tidak hanya tergantung pada semua gagasan dan kebijakan generasi kepemimpinan hari ini, tetapi juga pada kemampuan kita mempersiapkan generasi kepemimpinan berikutnya untuk melanjutkan dan mengembangkannya secara produktif dan inovatif.

Pembangunan juga ditujukan untuk peningkatan dan penguatan peranan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta membangkitkan wawasan bahari dan kekuatan pertahanan kedaulatan sebagaimana sejarah membuktikannya bahwa penguasaan laut sangat menentukan kekuatan dan keamanan suatu negara (Who Command the Sea, Command the World).

Apabila pemerintah mampu mendayagunakan segenap potensi ekonomi kelautan, maka sektor ini tidak hanya mampu mengeluarkan bangsa dari persoalan utang luar negeri, kemiskinan dan pengangguran, juga dapat menghantarkan Indonesia menjadi bangsa yang maju, adil, makmur dan bermartabat.

Konsep "blue economy" yang baru muncul sekarang ini sebenarnya telah lama dijelaskan dalam Surat An Nahl (QS; 16) ayat 14, Allah berfirman "Dan Dialah Allah, yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan perhiasan yang kamu pakai, dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan/kemakmuran) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur."[10]

DAFTAR PUSTAKA

http://www.unpad.ac.id/agenda/seminar-nasional-fmipa-unpad-2014-peran-ilmu-dasar-dalam-menunjang-pembangunan-berwawasan-lingkungan/Indonesia. Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan dengan Pendekatan Blue Economy. 3 Maret 2014

http://fe.unila.ac.id/index.php/8-artikel/11-seminar-nasional-blue-economy

http://kkp.go.id/index.php. "  Blue Economy, Dukung Industrialisasi KP ". 19/12/2013 - Kategori Siaran Pers. No. 179/PDSI/HM.310/XII/2013. Siaran Pers .

http://penyuluhkp.blogspot.com/. " The Blue Economy ". Sumber: INDONESIA FINANCE TODAY.COM Tanggal 26 September 2013 Hal. 1

Antaranews.com.” KKP Jadikan Lombok Kawasan Blue Economy “. Selasa, 25 Februari 2014 15:33 WIB | 2.282 Views.

Tribunnews.com. “Konsep 'Blue Economy' Tingkatkan Sumber Daya Perikanan “. Selasa, 25 Februari 2014 19:14 WIB

http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-kelautan-dan-perikanan/829-kelautan/10712-cicip-minta-transportasi-laut-diberikan-insentif. Menteri KKP tekankan iptek dalam "blue economy" . senin 07 Januari 2013

http://www.indonesia.go.id. "  TAHUN 2013 BLUE ECONOMY MULAI DITERAPKAN ". Kamis, 29 November 2012.

https://www.unila.ac.id/. "  Seminar Nasional Blue Economy ".

http://news.detik.com/read/2012/11/0...i-blue-economy." Default Blue economy, dampak positif dan negatifnya dalam rangka menguatkan ekonomi rakyat ". 15 oktober 2014.

---

[1] http://www.unpad.ac.id/agenda/seminar-nasional-fmipa-unpad-2014-peran-ilmu-dasar-dalam-menunjang-pembangunan-berwawasan-lingkungan/Indonesia. Kembangkan Potensi Kelautan dan Perikanan dengan Pendekatan Blue Economy. 3 Maret 2014

[2] http://fe.unila.ac.id/index.php/8-artikel/11-seminar-nasional-blue-economy

[3] http://kkp.go.id/index.php. "  Blue Economy, Dukung Industrialisasi KP ". 19/12/2013 - Kategori Siaran Pers. No. 179/PDSI/HM.310/XII/2013. Siaran Pers .

[4] http://penyuluhkp.blogspot.com/. " The Blue Economy ". Sumber: INDONESIA FINANCE TODAY.COM Tanggal 26 September 2013 Hal. 1

[5] Antaranews.com.” KKP Jadikan Lombok Kawasan Blue Economy “. Selasa, 25 Februari 2014 15:33 WIB | 2.282 Views.

[6] Tribunnews.com. “Konsep 'Blue Economy' Tingkatkan Sumber Daya Perikanan “. Selasa, 25 Februari 2014 19:14 WIB

[7] http://www.indonesia.go.id/in/kementerian/kementerian/kementerian-kelautan-dan-perikanan/829-kelautan/10712-cicip-minta-transportasi-laut-diberikan-insentif. Menteri KKP tekankan iptek dalam "blue economy" . senin 07 Januari 2013

[8] http://www.indonesia.go.id. "  TAHUN 2013 BLUE ECONOMY MULAI DITERAPKAN ". Kamis, 29 November 2012.

[9] https://www.unila.ac.id/. "  Seminar Nasional Blue Economy ".

[10] http://news.detik.com/read/2012/11/0...i-blue-economy." Default Blue economy, dampak positif dan negatifnya dalam rangka menguatkan ekonomi rakyat ". 15 oktober 2014.